BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap kinerja BUMN, yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMN dikelola secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab.

Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki izin operasional yang lengkap, apakah BPK telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah BPK telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, dan apakah BPK telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

IDI provides World wide General public Goods on various subject areas relevant for the perform of SAIs. These publications abide by a demanding protocol of excellent assurance and therefore are freely accessible to all.

“Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa BUMN X telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak.

Efisiensi dan Efektivitas Operasional:BPK memeriksa apakah BUMN telah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien dan efektif. Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah menggunakan sumber daya yang tersedia dengan best, apakah BPK telah mencapai target produksi atau layanan yang telah ditetapkan, dan apakah BPK telah melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Penguatan Regulasi: BPK dapat mendorong penguatan regulasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas BUMN. Regulasi yang lebih kuat dapat membantu BPK dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan transparansi pengelolaan BUMN, dan mencegah terjadinya penyimpangan. “Strategi BPK dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pengawasan kinerja BUMN adalah dengan terus meningkatkan kompetensi auditor, memanfaatkan teknologi informasi, dan membangun kolaborasi dengan stakeholders. BPK juga perlu terus mendorong penguatan regulasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BUMN.”- Pakar Akuntansi dan Keuangan Simpulan Akhir

Pengawasan BPK dapat mendorong BUMN untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran dan operasional. Audit BPK dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan dana publik.

Prabowo ikut menghadiri apel tersebut. Datang tak berselang lama bersama Jokowi, ia turut memantau barisan menggunakan mobil Maung berwarna hitam.

“Kalau berbagai kebijakan nantinya diambil hanya untuk kepentingan rezim dan oligarki, yang terjadi bisa sama persis dengan pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah.

Kemunculan mereka terjadi setelah mengemuka kabar bahwa jumlah menteri yang akan ditunjuk Prabowo akan menjadi yang terbanyak sejak era pemilihan presiden secara langsung tahun 2004.

Pada 10 tahun pemerintahan Jokowi, PKS menjadi satu-satunya partai yang belum pernah mendapat satu pun dari 34 posisi menteri. Seluruh partai, termasuk yang tak memiliki kursi di DPR seperti PSI, telah dirangkul Jokowi untuk masuk ke kabinetnya.

Keterangan gambar, Megawati dan Prabowo dipotret pada Juli 2009. Keduanya kini akan dipertemukan untuk membahas rencana koalisi pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik agus joko pramono di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.